Home / Anggaran / KEGIATAN VERIFIKASI RKA-SKPD DAN DPPA-SKPD TAHUN 2017

KEGIATAN VERIFIKASI RKA-SKPD DAN DPPA-SKPD TAHUN 2017

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta sejalan dengan telah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017 antara Bupati Lebak dan DPRD Kabupaten Lebak pada tanggal 10 Agustus 2017 maka perlu kiranya untuk segera ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD/PPKD yang mempedomani Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana amanat pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan verifikasi RKA-SKPD dan DPPA-SKPD/PPKD sendiri dilakukan sebagi wujud pelaksanaan amanat pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mensyaratkan adanya pembahasan atau penelitian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap RKA-SKPD dan DPPA-SKPD/PPKD yang diusulkan dalam Perubahan APBD. Usulan tersebut dapat berupa kegiatan baru yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD, atau berupa perubahan (penambahan/pergeseran anggaran) kegiatan yang telah ada dan dituangkan dalam DPPA-SKPD.

Kegiatan verifikasi RKA-SKPD dan DPPA-SKPD/PPKD Tahun 2017 dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Lebak selama 3 (tiga) hari, mulai 14-16 Agustus 2017 yang dibagi dalam 5 (lima) bidang, yaitu :

  1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; BPBD; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; serta Dinas Komunikasi dan Informasi.
  2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang meliputi RSUD, Kantor Satpol PP; BAPENDA; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Arsip dan Perpustakaan; Sekretariat DPRD; Dinas Sosial; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; serta Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  3. Bidang Pemerintahan, yang meliputi 11 Bagian pada Sekretariat Daerah; Kantor Kesbang dan Politik; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Inspektorat Kabupaten; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; BAPPEDA; BPKAD; serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Bidang Ekonomi, yang meliputi Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Perikanan; Dinas Peternakan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pariwisata; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; sera Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  5. Bidang Kecamatan, yang meliputi 28 kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Lebak.

Kegiatan verifikasi RKA-SKPD dan DPPA-SKPD/PPKD Tahun 2017 bertujuan untuk menghimpun, mengevaluasi serta melakukan koreksi terhadap keterkaitan dan kelayakan belanja untuk tiap kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan target output kinerja kegiatan yang mendukung terhadap capaian program pembangunan prioritas daerah yang diamanatkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017.

Diharapkan dengan adanya proses verifikasi oleh TAPD, maka usulan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD/PPKD dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 melalui aplikasi SIPKD.

 

Check Also

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK DAERAH (BMD)

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK DAERAH (BMD) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *