Home / Kabar Terbaru / TOT Simral Penatausahaan 2017

TOT Simral Penatausahaan 2017

SIMRAL yang dibangun sebagai sebuah tools untuk mengintegrasikan e-planning dan e-budgetting telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak guna meningkatkan perencanaan pembangunan, penganggaran dan pengelolaan keuangan serta pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada tahun anggaran 2018.

Tahapan implementasi SIMRAL saat ini telah sampai pada penyusunan Rancangan APBD TA.2018, dimana pada tanggal 24 November 2017 Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD Kabupaten Lebak telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 178/815-DPRD/XI/2017 dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 177.1/Kep.37-DPRD/2017 untuk kemudian akan dievaluasi oleh Provinsi Banten.

Mengingat proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 hampir paripurna, maka tahapan penganggaran akan segera dilanjutkan dengan tahapan penatausahaan yang akan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2018. Guna memperlancar pelaksanaan di tahap penatausahaan tersebut, maka pada tanggal 4-7 Desember 2017 telah dilakukan pelatihan TOT SIMRAL untuk modul penatausahaan yang melibatkan unsur Diskominfo, Bappeda, Bapenda dan BPKAD sebagai leading sector dalam                                       e-budgetting.

Kegiatan pelatihan TOT SIMRAL modul penatausahaan ini terdiri dari 3 modul utama, yaitu : modul pendapatan, modul belanja, dan modul kas daerah. Ketiga modul tersebut diakses setelah APBD dan DPA disahkan serta telah dibuat SK Uang Persediaan dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Alur penatausahaan di modul pendapatan dimulai dengan pengakuan pendapatan (bagi pendapatan dengan penetapan terlebih dahulu) yang dilanjutkan dengan transaksi penerimaan dan penyetoran pendapatan, serta pengesahan penerimaan oleh BUD pada modul Kas Daerah untuk kemudian dibukukan oleh Bendahara Penerimaan. Sedangkan bagi pendapatan tanpa penetapan terlebih dahulu dapat langsung ke tahapan transaksi penerimaan dan penyetoran pendapatan hingga dibukukan oleh Bendahara Penerimaan.

Berbeda dengan transaksi belanja, alur pada modul belanja terdapat banyak mekanisme kontrol dimulai dari pembuatan SPP yang kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh PPK-SKPD sebelum menjadi SPM, atau adanya fungsi verifikasi SPM oleh BUD pada modul Kas Daerah sebelum diterbitkan SP2D, bahkan terdapat pengujian SP2D sebelum diterima oleh Bank tempat RKUD. Fungsi kontrol yang berlapis dan berjenjang ini diharapkan akan mampu menjaga pengelolaan keuangan daerah senantiasa efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.

Setelah pelatihan TOT SIMRAL modul penatausahaan ini, para admin yang ditugaskan nantinya dapat melakukan transfer knowledge kepada para operator SIMRAL di OPD melalui kegiatan “Pelatihan SIMRAL Modul Penatausahaan kepada Operator SIMRAL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak” sehingga setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, OPD telah siap untuk melakukan tahap penatausahaan sebagai bentuk pelaksanaan APBD.

Check Also

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK DAERAH (BMD)

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK DAERAH (BMD) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *