Home / KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN DAERAH

KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN DAERAH

NAMA  MUNAJAT, SE.
NIP 197403142008011008
JABATAN KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN DAERAH

Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Sub Bidang;
  2. menyusun bahan-bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD pada Sub Bidang;
  3. menyusun RKA dan DPA lingkup Sub Bidang;
  4. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Sub Bidang;
  5. melaksanakan penatausahaan perbendaharaan Daerah;
  6. mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan perbendaharaan Daerah;
  7. melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, serta pengendalian atas pagu anggaran;
  8. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
  9. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait;
  10. melaksanakan rekonsiliasi, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi belanja PPKD dan belanja lainnya diluar belanja yang didanai dari dana trasnfer berdasarkan SP2D;
  11. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
  12. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan administrasi perbendaharaan;
  13. menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan;
  14. melaksanakan penelitain kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah membayar (SPM) belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan belanja lainnya diluar belanja yang didanai dana transfer;
  15. menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan;
  16. membuat daftar check list kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah membayar (SPM) untuk belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan belanja lainnya diluar belanja yang didanai dana transfer;
  17. membuat surat pengantar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan belanja lainnya diluar belanja yang didanai dana transfer;
  18. melakukan pencatatan dan pelaporan realisasi belanja gaji;
  19. melakukan pencatatan dan pelaporan potongan iuran wajib pegawai;
  20. pembuatan daftar gaji;
  21. melakukan koordinasi dengan Sub Bidang lain;
  22. menyusun bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sub Bidang;
  23. melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Sub Bidang;
  24. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
  25. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  26. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
  27. membagi tugas kepada bawahan;
  28. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  29. menilai hasil kerja bawahan;
  30. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  31. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

💪💪💪